A. Standar
Akuntansi dan Penentuan Standar
Standar akuntansi dapat dikatakan
sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan
resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang
dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya terdiri dari:
1.
deskripsi tentang masalah yang
dihadapi
2.
diskusi logis atau cara memecahkan
masalah
3.
terkait dengan keputusan/ teori
diajukan suatu solusi
Menurut Twedie, standar akuntansi
dihasilkan dari lima interaksi, yaitu:
1.
peristiwa ekonomi,
2.
kepentingan pribadi,
3.
penyebaran ide-ide,
4.
perjalanan sejarah ,
5.
pengaruh internasional.
Sedangkan
menurut Nobes dan Parker mengatakan faktor budaya, sosial dan politik merupakan faktor
dominan yang mempengaruhi regulasi akuntansi di berbagai negara. Dengan
demikian jelas bahwa penentuan standar akuntansi tidak hanya menyangkut masalah
teknis.
Standar
akuntansi menurut Edey (1977) dibagi menjadi empat tipe, yaitu:
1.
tipe 1 akuntan harus memberitahukan
kepada user tentang apa yang mereka kerjakan dengan cara mengungkapkan metode
dan asumsi (kebijakan akuntansi) yang di anut.
2.
tipe 2 membantu pencapaian beberapa
keseraaman penyajian tentang pernyataan akuntansi tertentu.
3.
tipe 3 menghendaki pengungkapan
hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan user.
4.
tipe 4 menghendaki keputusan
implisit/eksplisit yang harus di buat tentang penilaian aktiva dan penentuan
laba yang disetujui.
Penentuan
standar merupakan pilihan sosial sehingga suatu standara mungkin bermanfaat
bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Kebanyakan isu-isu yang berkaitan
dengan akunyansi secara politik bersifat sensitif yang disebabkan:
1.
kebutuhan terhadap standar akuntansi
muncul bila terdapat pertentangan
2.
informasi akuntansi dapat
mempengaruhi tingkat kemakmuran penggunaannya.
3.
Dalam menentukan standar ada dua
pendekatan, yaitu:
a.
representative faithfulness,
pendekatan ini menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan penyajian wajar
laporan keuangan melalui proses penentuan standar. Pendekatan ini menyamakan
akuntansi dengan proses pemetaan dimana peta harus dibuat akurat dengan
menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara wajar.
b.
economic consequences, pendekatan
ini menghendaki asopsi standar yang memiliki konsekwensi ekonomi menguntungkan.
Pendekatan ini cenderung mengarah penentuan standar yang meemiliki pengaruh
positif.
Biasanya
proses penentuan standar dilakukan melalui proses terbuka (due-procees). FASB
sebagai contoh dalam proses ini mengikuti prosedur sebagai berikut:
1.
Identifikasi masalah dari masalah
yang muncul di catat dalam agendanya.
2.
Penunjukkan group yang anggotanya
terdiri dari masyarakat akuntansi dan bisnis.
3.
Discussion Memrorandum (DM) di
sebarkan kepublik untuk di evaluasi selama satu periode paling lambat 60 hari.
4.
Dengan pendapat dilakukan untuk
membahas keunggulan dan kelemahan berbagai alternatif yang diajukan FASB
5.
Atas berbagai komnentar yang
diterima, FASB mengeluarkan ‘exposure draft” (ED) mengenai standaar akuntansi
yang diajukan. ED menentukan posisi yang pasti dari FASB tentang masalah yang
dibahas.
6.
ED disebar luaskan ke masyarakat
untuk di evaluasi paling lambat 30 hari
7.
Dengan pendapat untuk membahas
kelemahan dan kebaikan berbagai alternatif yang diajukan FASB
Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah sebagai berikut:
Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah sebagai berikut:
1.
mengadopsi standar tersebut sebagai
pernyataan tesmi
2.
mengajukan revisi terhadap standar
yang diusulkan melalui prosedur “due process”.
3.
Menunda pengeluaran standar dan menyimpan
masalah dalan agenda
4.
Tidak mengeluarkan standar dan
menghapus isu dari agenda
Dua pendekatan yang dapat digunakan
dalam penentuan standar akuntansi adalah:
1.
Pendekatan pasar bebas
Pendekatan
ini dilandasi asumsi bahwa informasi akuntansi merupakan komiditi ekonomi
serupa dengan barang atau jasa yang lain.Sehingga informasi akuntansi akan
dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar dipandang sebagai
mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan
dan kelompok penerima informasi. Dengan demikian standar akuntansi menentukan
informasi yang dihasilkan dan siapa akan menerima informasi.
2.
Pendekatan regulasi
Pendekatan
ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau informasi yang asismetris dalam
kaitannya dengan kuantias dan kualitas. Pendukung pendekatan ini berkeyakinan
bahwa kegagalan pasar dapat dilihat pada Teori regulasi.
Adanya
krisis penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Oleh
karena itu, permintaan terhadapat kebijakan atau standar semacam iatu di dorong
oleh krisis yanag muncul, pihak penentu standar menanggapi dengan cara
menyediakan kebijakan tersebut. Hubungan antara permintaan dan penawaran
menarah pada suatu keseimbangan. Dalam proses regulasi yang dinamis, terdapat
proses penyesuaian yang berlangsung terus menerus terhadap standar sesuai
permintaan dan penawaran.
Belkaoui
(1985:48) mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan
dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Ada dua teori regulasi dalam
industri, yaitu:
a.
Teori kepentingan publik (public
interest theory)
b.
Teori kepentingan kelompok (interset
group therory).
Teori
kepentingan publik berpandangan bahwa regulasi diperlukan sebagai tanggapan
atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan
tidak adil. Sedangkan teori kepentingan keompok berpandangan bahwa regulasi
disediakan sebagai tanggapan atas permintaan kelompok tertentu untuk
memaksimumkan pendapatan mereka. Dalam teori kepentingan kelompok memiliki dua
versi, yaitu teori elit politik dan teori ekonomi regulasi.
Beberapa
pendapat mengenai siapa yang harus menentukan standar akuntansi:
Argumen pendukung regulasi sektor swasta
Argumen pendukung regulasi sektor swasta
1.
Regulasi serktor swasta berkaitan
dengan profesi akuntasi.
2.
Suatu badan yang dibentuk oleh sektor
swasta memiliki prestisd tersendiri dan dapat diterima oleh masyarakat bisnis.
3.
Oleh karena badan pemerintah
beranggotakan birokrat, ada kecenderungan efektivitas persyaratan pengungkapan
tambahan menjadi tidak sensitif.
4.
Ada kecenderungan bahwa pemerintah
yang terlibat dalam badan tersebut bertindak untuk melindungi kepentingan
publik atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan profesi akuntansi
5.
Proses legislatif dan otoritas
pemerintah mudah dipengaruhi oleh lobi dan tekanan politik dari pihak tertentu.
6.
Standar yang dihasilkan pemerintah
kemungkinan saling tumpang tindih dalam hal paksaan, dan dapat menimbulkan
jugdment yang beragam dari user.
Menurut
Prof. Haim Falk menjelaskan ada empat keuntungan menggunakan standar akuntansi
internasional:
1.
Berkenaan dengan
rekonsiliasikepentingan – kepentingan khusus dari manajer – manajer yang
bertanggung jawab bagi pelaporan keuangan dan kebutuhan pemakai informasi
keuangan
2.
Keterbatasan kapasitas penerima
informasi keuangan ntuk menginterplasikan informasi semacam itu secara tepat
3.
Kredibiltas keseluruhan proses
pelaporan keuangan dan profesi akuntansi yang mendukungnya
4.
Adanya daya banding informasi
keuangan yang diungkapkan adalah argument yang berkaitan dengan point diatas
Kekuatan
yang cenderung mendukung upaya penyusunan standar akuntansi dan pelaporan
internasional diantaranya:
1.
Analisis keuangan dan pialang di
pasar modal
2.
Kecenderungan perusahan besar
mencari kebutuhan modal dari Negara lain
3.
Tumbuhnya operasi – operasi bisnis
multinasional
4.
Persetujuan antar Negara yang
mendorong berbagai bentuk harmonisasi
5.
Meningkatnya road show para eksekutif
ke berbagai Negara investor
6.
Survey
7.
Mengglobalnya praktek akuntan
professional ke berbagai Negara
8.
Kebijakan dari organisasi kreditur
yang mendorong digunakannya stndar internasional
9.
Badan – badan pengawas para modal
10. Buku
– buku teks
Beberapa
Sejarah dalam penentuan standar akuntansi internasional
1.
Tahun 1973 Kmite Standar Akuntansi
Internasional (International Accounting Standard Comunite = IASC)
2.
Tahun 1977 Organisasi untuk kerja
sama dan pembangunan ekonomi (Organization for economic Coorporation and
development = OECD) mengeluarkan deklarasi investasi dalam perusaan
multinasional yang berisi
3.
Tahun 1977 Federasi Internasional
Akuntan(International Federation of Accountant = IFAC)didirikan pada tahun yang
sama pra ahli yang ditunjuk oleh dewan ekonomi dan social PBB mangeluarkan
laporan yang terdiri 4 bagian standar international akuntan si dan pelaporan
bagi perusahaan international
4.
Komisi masyarakat Eropa mengeluarkan
Direktif keempat sebagai langkah pertama menuju harmonisai akuntansi eropa
5.
Tahun 1987Organisasi Interantional
Komite pasar Modal (IOSCO) menyatakan dalam konferensi tahunannya untuk
mendorong penggunaan standar yang umum dalam praktik akuntansi dan audit
6.
IASC dan IOSCO menyetujui suatu
rencana kerj yang penyelesaiannya kemudian mengeluarkan IAS yang membentuk satu
kelompok inti standar yang komprehensif
7.
Tahun 1996 Komisi Pasar Modal AS
(SEC) mengumumkan bahwa pihaknya “ mendukung tujuan IASC untuk mengembangkan
secepat mungkin, stadar akuntansi yang dapat digunakan untuk menyusu laporan
keuangan yang dapat digunakan dalam penawaran surat berharga lintas batas’.
8.
Tahun 2001 IASB menggantikan IASC
dan mengambil mengambil tanggung jawabnya per tanggal 1 April 2001. Standar
IASB disebut Standar Pelaporan keuangan international (IFRS) dan termasuk
dalamnya IAS yang dikeluarkan IASC
9.
Tahun 2002 parlemen Eropa menyetujui
proposal Komisi Eropa bahwa secara nyata perusahaan uni eropa yang tercatat
sahamnya harus mengikutistandar IASB selambat – lambatnya tahun 2005 dalam
laporan keuangan konsolidasi
B. Praktek
Akuntansi Berbeda dengan Standar yang Ditentukan
Alasan
utama perbedaan praktek akuntansi dengan standar adalah
1.
hukuman terhadap ketidak patuhan
terhadap ketentuan akuntansi lemah dan tidak efektif.
2.
Perusahaan boleh melaporkan
informasi lebih banyak dari yang seharusnya.
3.
Beberapa negara memperbolehkan
perusahaan mengabaikan standar akuntansi jika operasi dan posisi keuangan
tersaji lebih baik.
4.
Beberapa negara, standar akuntansi
hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan, bukan laporan konsolidasi.
Penetapan
standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan
publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan
tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama.
Prinsip-Prinsip
Akuntansi
Laporan
keuangan diolah dari ratusan atau ribuan transaksi-transaksi dengan cara yang
sistematis
dengan suatu dasar tertentu. Dasar ini dinamakan prinsip-prisip akuntansi yang lazim (General
Accepted Accounting Principles). Justru oleh karena sifat yang tidak eksak dari akuntansi ini maka
diperlukan “prinsip-prinsip akuntansi yang lazim” . Tanpa adanya prinsip yang berfungsi sebagai patokan atau pedoman ini, maka kemungkinan masing-masing akuntan akan menggunakan caranya sendiri, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi simpang siur.
dengan suatu dasar tertentu. Dasar ini dinamakan prinsip-prisip akuntansi yang lazim (General
Accepted Accounting Principles). Justru oleh karena sifat yang tidak eksak dari akuntansi ini maka
diperlukan “prinsip-prinsip akuntansi yang lazim” . Tanpa adanya prinsip yang berfungsi sebagai patokan atau pedoman ini, maka kemungkinan masing-masing akuntan akan menggunakan caranya sendiri, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi simpang siur.
Profesi
akuntansi telah berusaha mengembangkan sekumpulan standar yang pada umumnya
diterima dan secara universal dipraktikkan. Usaha-usaha itu telah menghasilkan
dipakainya seperangkat aturan dan prosedur umum yang disebut sebagai prinsip
akuntansi berterima umum yang merupakaguide liness (standar) yang menunjukkan
tentang tata cara melaporkan kejadian ekonomis. Profesi akuntansi di Indonesia
yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah berhasil menyusun
GAAP berupa 35 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Standar
akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar)
yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses
perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil
penetapan standar. Tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh
standar. Ada empat alas an yang menjelaskan hal tersebut, antara lain:
1.
Di kebanyakan negara hukuman atas
ketidak patuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif.
2.
Secara suka rela perusahaan boleh
melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
3.
Beberapa negara memperbolehkan perusahaan
untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannnya operasi dan
posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasilnya.
4.
Di beberapa negara standar akuntansi
hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri, dan bukan untuk laporan
konsolidasi.
Penetapan
standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan
publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan
tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Di dalam bab 2 membedakan
orientasi akuntansi antara penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Akuntansi
peyajian wajar biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan
akuntansikepatuhan hukum umumnya ditemukan di negara-negara hukum kode.
Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan standar, di mana sector swasta
lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian wajar, sedangkan
sektor publik lebih berpengaruh di negara hukum kode dengan kepatuhan hukum.
C.
Sistem Akuntansi di Negara Maju
1.
Sistem Akuntansi Nasional – RR Cina
Di RRC negara mengendalikan kepemilikan, sehingga hak
menggunakan dan mendistribusikan alat produk-si berlaku secara kaku.
Perekonomian Cina disebut perekonomian hibrid (campuran), karena orientasi
kendali pemerintah dan swasta berjalan bersama.
2.
Sistem Akuntansi Nasional – Republik
Ceko
Akuntansi di Ceko telah berubah beberapa kali pada abad
ke-20. Akuntansi dianggap tidak terlalu penting, sehingga L/K tidak diaudit
secara independen. Perkembangan Akuntansi condong ke dunia barat.
3.
Sistem Akuntansi Nasional – Taiwan
Taiwan memiliki beberapa industri strategis yang
kepemilikannya oleh negara, tetapi sekarang pemerintah perlahan-lahan melakukan
privatisasi. Banyak perusahaan dimiliki oleh keluarga pengendali, tetapi
kapitalisasi oleh Bursa Efek sangat besar.
4.
Sistem Akuntansi Nasional – Meksiko
Bursa efek Meksiko memang terbesar ke-3 di Amerika Latin,
tetapi banyak perusahaan lebih menyukai hutang. Walaupun banyak
perusahaan dikontrol oleh keluarga, tetapi Meksiko berkomitmen terhadap IAS/IFRS.
5.
Sistem
Akuntansi di Perancis
Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi
nasional di dunia. Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptale General
( kode akuntansi nasional ) resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada
Tahun 1986, renana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam
Direktif Ketujuh UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih
lanjut pada tahun 1999. Plan Comptable General berisi :
1. tujuan
dan prinsip akuntansi seta pelaporan keuangan
2. definisi
aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
3. aturan
pengakuan dan penilaian
4. daftar
akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya
5. contoh
laporan keuangan dan aturan penyajiannya
Ciri khusus akuntansi di Perancis adalah terdapatnya
dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan
keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan
secara tersendiri harus memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum
memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan
internasional.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Lima organisai utama yang terlibat dalam proses penetapan
standar di Prancis adalah :
1. Counseil
National de la Comptabilite atac CNC (Badan Akuntansi Nasional)
2. Comite
de la Reglemetation Comptable or CRC (Komite Regulasi Akntansi)
3. Autorite
des Marches Financiers or AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
4. Ordre
des Experts-Comtable or OEC (Ikatan Akuntansi Publik )
5. Compagnie
Nationale des Commisaires aix Comptes or CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan
Nasional)
Di Perancis profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu
telah terpisah. Akuntan dan auditor Perancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu
OEC dan CNCC, meski terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduannya.
Sesungguhnya, 80% akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua
klasifiksi tersebut. Dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan
bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan standar
akuntansi melalui CNC dan CRC dan keduannya mewakili Perancis di IASB
Pelaporan Keuangan
Perusahaan Prancis harus melaporkan berikut ini :
1. Neraca
2. Laporan
laba rugi
3. Catatan
atas laporan keuangan
4. Laporan
direktur
5. Laporan
auditor
Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroaan dan
perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu
harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapka dokumen yang terkait
dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, yang keduanya hanya
terdapat di Perancis.
Ciri utama pelaporan di Perancis adalah ketentuan mengenai
pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang meliputi hal-hal
berikut :
1. Penjelasan
mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan
2. Perlakuan
akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
3. Laporan
perubahan aktiva tetap dan depresiasi
4. Detail
provisi
5. Detail
revaluasi yang dilakukan
6. Analisis
piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
7. Daftar
anak perusahaan dan kepemilikan saham
8. Jumlah
komitmen pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya
9. Detail
pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
10. Rata-rata
jumlah karyawan sesuai golongan
11. Analisis
pendapatan menurut aktivitas dan geografis
Pengukuran akuntansi
Akuntansi di Perancis memiliki karakteristik ganda :
Perusahaan secara tersendiri harus mematuhi paraturan yang tetap, sedangkan
kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk
perusahaan secara individual merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan
menghitung pendapatan kena pajak.
Metode pembelian (purchase method) umumnya digunakan untuk
mencatat penggabungan usaha, namum metode penyatuan kepemilikan (pooling
method) dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Muhibah (goodwill) umumnya
dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba, namun tidak ditentukan berapa
lama periode amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk
penurunan nilai . Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan
metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak
dikonsolidasikan, yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Praktik translasi
mata uang asing sama dengan IAS 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahan yang
berdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakam metode kurs penutupan (akhir
tahun) dan perbedaan translasi dimasukan ke dalam ekuitas.
6.
Sistem
Skuntansi di Jerman
Pada awal tahun 1970-an, uni Eropa (UE) mulai mengeluarkan
direktif harmonisasi, yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya ke
dalam hukum nasional. Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh, kedelapan seluruhnya
masuk kedalam hukum Jerman melalui Undang-undang Akuntansi Komprehensif yang
diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985.
Karakteristik fundamental ketiga dari Akuntansi di Jerman
adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengadilan.
Selain kedua hal itu tidak ada yang memiliki status mengikat atau berwenang.
Untuk memahami akuntansi di Jerman, seseorang harus mmerhatikan HGB dan
kerangka hukum kasus yang terkait.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan
standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami di negara-negara berbahasa
Inggris. Undang –undang tentang pengendalian dan transparansi tahun 1998
memperkenalkan keharusan untuk mengakui badan swasta yang menetapkan standar
nasional untuk memenuhi tujuan berikut :
1. Mengembangkan
rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi
2. Memberikan
nasihat kepada Kementrian Kehakiman atas legislasi akuntansi yang baru
3. Mewakili
Jerman dalam organisasi akuntansi internasional, Seperti IASB
Sistem penerapan standar akuntansi yang baru di Jerman
secara garis besar mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat.
Namun untuk diperhatikan bahwa standar GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya
berlaku u/lapoaran keuangan konsolidasi.
Pelaporan Keuangan
Undang – Undang Akuntansi tahun 1985 secara khusus
menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi :
1. Neraca
2. Laporan
laba rugi
3. Catatan
atas laporan keuangan\
4. Laporan
manajemen
5. Laporan
auditor
Ciri utama sistem pelaporan keuangan di Jerman adalah
laporan secara pribadi oleh auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan
dan dewan pengawas perusahaan, untuk tujuan konsolidasi, seluruh perusahaan
dalam kelompok tersebut harus menggunakan prinsip akuntansi dan penilaian yang
sama.
Pengukuran Akuntansi
Pengukuran Akuntansi
GAS lebih ketat bila dibandingkan dengan HGB dalam hal
laporan keuangan konsolidasi, menurt GAS 4, metode revaluasi harus digunakan ,
sedangkan aktiva dan kewajiban yang diperoleh dalam penggabungan usaha harus
direvaluasi menjadi nilai wajar dan kelebihan yang tersisa dialokasikan menjadi
goodwill. Goodwill diamortisasi selama masa tidak lebih dari 20 tahun dan diuji
untuk penurunan nilai tiap tahunnya.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perusahaan – perusahaan
Jerman sekarang dapat memilih untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi
sesuai dengan aturan Jerman sebagaimana dijelaskan di atas, standar akuntansi
internasional, atau GAAP AS. Ketiga pilihan tersebut dapat ditemukan dalam praktik
dan para pembaca laporan keuangan Jerman harus berhati-hati untuk mencari tahu
standar akuntansi manakah yang digunakan.
7.
Sistem
Akuntansi di Jepang
Akuntansi dan Pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan
gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional, untuk memahami akuntansi
Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha dan sejarah Jepang.
Perusahaan – perusahaan Jepang saling memiliki akuitas saham satu sama lain,
dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling
bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa – yang disebut
sebagai keiretsu.
Modal usaha keiretsu, ini sedang dalam perubahan seiring
dengan reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi
ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti
pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukannya evaluasi
menyeluruh atas standar pelaporan keuangan Jepang.
Regulasi
dan Penegakan Aturan Akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling
signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada
tiga undang – undang : Hukum Komersial, Undang-undang pasar modal dan
Undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Hukum komersial diatur oleh
Kementrian Kehakiman (MOJ), hukum tersebut merupakan inti dari regulasi
akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh besar.
Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih
lanjut dalam undang undang pasar modal yang diatur oleh kementrian keuangan
dibuat berdasarkan Undang-undang pasar modal AS dan diberlakukan terhadap
Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan AS setelah perang dunia II
Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.
Pelaporan Keuangan
Pelaporan Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan
untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat
tahunan pemegang saham, yang berisi hal-hal berikut :
1. Neraca
2. Laporan
Laba rugi
3. Laporan
Usaha
4. Proposal
atas Penentuan Penggunaan (apropriasi) Laba ditahan
5. Skedul
Pendukung
Perusahaan yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun
laporan keuangan sesuai dengan Undang-undang pasar modal yang secara umum
mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan Hukum komersial ditambah
dengan laporan arus kas.
Pengukuran Akuntansi
Hukum komersial mewajibkan perusahaan perusahaan besar untuk
menyusun laporan konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus menyusun
laporan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah
merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang
sama digunakan untuk keduannya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk
perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan
dan operasionalnya.
Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode
pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut
dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama
maksimum 20 tahun, metode ekuitas digunakan untuk mencatat usaha patungan.
8.
Sistem
Akuntansi di Belanda
Akuntansi di Belanda memiliki beberapa paradoks yang
menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang
relatif permisif, tetapi standar praktik profesiona yang sangat tinggi. Belanda
merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian
wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas terpisah.
Akuntansi Belanda bersedia untuk mempertimbangkan ide-ide
dari luar. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar
internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB
menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Regulasi di Belanda tetap liberal sehingga tahun 1970 ketika
Undang-undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan, Undang-undang tahun 1970
memperkenalkan audit wajib. Undang-undang tersebut juga mendorong pembentukan
kelompok Studi Akuntansi Tiga Pihak (Tripaartif) (yang digantikan oleh Dewan
Pelaporan Tahunan pada Tahun 1981).
Dewan pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntunan terhadap
prinsip akuntansi yang dapat diterima (bukan diterima) secara umum, Dewan
tersebut memiliki anggota berasal dari tiga kelompok yang berbeda :
1. Penyusunan
laporan keuangan (perusahaan)
2. Pengguna
laporan keuangan (perwakilan serikat buruh dan analis keuangan)
3. Auditor
laporan keuangan (institut Akuntansi Terdaftar Belanda atau NivRA)
Pelaporan Keuangan
Kualitas pelaporan keuangan Belanda sangat seragam, laporan
keuangan wajib harus disusun dalam bahasa Belanda, namun dalam bahasa Inggris,
Perancis, dan Jerman dapat diterima. Laporan Keuangan harus memuat hal-hal
berikut :
1. Neraca
2. Laporan
Laba Rugi
3. Catatan-catatan
4. Laporan
Direksi
5. Informasi
lain yang direkomendasikan
Pengukuran
Akuntansi
Metode yang digunakan adalah metode pembelian, goodwill
merupakan perbedaan antara biaya akusisi dengan nilai wajar aktiva dan
kewajiban yang dibeli. Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi dapat
terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilaii kini untuk aktiva berwujud
seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan – perusahaan
Belanda Memiliki Flesibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, dapat diduga
bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba. Pos –pos tertentu
dapat mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap cadangan
dalam ekuitas pemegang saham. Hal ini antara lain :
1. Kerugian
akibat bencana yang tidak mungkin atau tidak umum untuk diasuransikan
2. Kerugian
akibat nasionalisasi atau sejenis penyitaan lainnya
3. Onsekuensi
akibat restrukturisasi keuangan
9.
Sistem
Akuntansi di Inggris
Warisan Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan
negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal
sekarang. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar (pandangan
benar dan wajar) juga berasal dari Inggris.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris
adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Undang-undang tahun 1981
menetapkan lima prinsip dasar akuntansi :
1. Pendapatan
dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual
2. Pos
aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva, dan
kewajiban dinilai secara terpisah
3. Prinsip
konservatisme
4. Penerapan
kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan
5. Prinsip
kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi
Undang-undang tersebut berisi aturan penilaian yang luas
dimana akun-akun dapat ditentukan berdasarkan biaya historis atau biaya kini.
Pelaporan Keuangan
Pelaporan keuangan Inggris termasuk yang paling komprehensif
di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup :
1. Laporan
Direksi
2. Laporan
Laba dan Rugi dan Neraca
3. Laporan
Arus Kas
4. Laporan
Total Keuntungan dan Kerugian yang diakui
5. Laporan
Kebijakan akuntansi
6. Catatan
atas Referensi dalam Laporan Keuangan
7. Laporan
Auditor
Pengukuran Akuntansi
Inggris memperbolehkan baik metode akusisi dan merger dalam
mencatat akuntansi untuk Penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi
penggunaan metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan.
Pada Tahun 2003, Departemen perdagangan dan Perindustrian
mengumumkan bahwa mulai bulan Januari 2005, Seluruh perusahaan Inggris
diperbolehkan untuk menggunakan IFRS, selain GAAP.
10. Amerika Serikat
Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta
(Badab Standar Akuntansi Keuangan/FASB), hingga tahun 2002 Institut Amerika
untuk Akuntan Publik Bersertifikat.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP)
terdiri dari seluruh standar, aturan, dan regulasi keuangan yang harus
diperhatikan ketika menyusun laporan keuangan, laporan keuangan seharusnya
menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secar umum.
Pelaporan keuangan
Laporan tahunan yang semestinya dibuat sebuah perusahaan AS
yang besar meliputi :
1. Laporan
manajemen
2. Laporan
auditor independen
3. Laporan
keuangan utama (laporan laba rugi,arus kas,laba komprehensif, ekuitas pemegang
saham)
4. Diskusi
manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan
5. Pengungkapan
atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan
keuangan
6. Catatan
atas laporan keuangan
7. Perbandingan
data keuangan tertentu selama lima atau sepuluh tahun
8. Data
kuartal terpilih
Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan
keuangan AS yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk
perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang
dikendalikan (yaitu, dengan kepemilikan yang melebihi 50 persen dari saham
dengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasi anak
perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan interim (kuartalan)
diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama.
Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit
dan komentar manajemen secara singkat.
Pengukuran
Akuntansi
Aturan pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan
bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan
dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat
tergantung pada konsep penanding.
Setelah memahami beberapa sistem akuntansi yang berlaku
dibeberapa negara maju sperti yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan diantaranya. Hal ini
disebabkan oleh faktor sejarah dan kebutuhan serta kondisi dimana akuntansi itu
tumbuh dan berkembang.
D.
Persamaan dan Perbedaan Sistem
Akuntansi di Negara-Negara Maju
Aturan dan sistem akuntansi di negara - negara maju memiliki
perbedaan dan juga persamaan sistem, di mana dalam setiap standar yang di
gunakan oleh negara tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing - masing
dalam penerapan sistem akuntansi di negaranya. Standar dan aturan akuntansi
yang ditetapkan di negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara
lain. Peran profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih
banyak ditemukan di negara-negara yangtelah memasukkan aturan-aturan
profesional dalam aturan-aturan perusahaan, seperti di Inggris dan Amerika
Serikat.
Christopher Nobes dan Robert Parker (1995:11)menjelaskan
adanya tujuh faktor yang menyebabkan perbedaan penting yang berskala
internasional dalam perkembangan sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor
tersebut antara lain adalah
1.
Sistem hukum
Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem
dan prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di
suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol,
Belanda menganut Sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman law. Dalam
codified law, aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan keadilan, yang
cenderung menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara seperti Inggris,
Amerika Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris menganut sistem common
law. Dalam common law, dicoba adanya suatu jawaban untuk kasus-kasus yang
spesifik dan tidak membuat suatu formulasi umum.
2.
Pemilik dana
Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan
menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian
besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal (shareholder). Kelompok
kedua adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari bank,
negara atau dana keluarga. Umumnya di negara-negara dengan sebagian besar
perusahaan yang dimiliki oleh shareholders namun para shareholders ini tidak
mempunyai akses atas informasi internal, lebih banyak tuntutan atas adanya
pengungkapan (disclosure), pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak bias
(fair information).
3.
Pengaruh sistem perpajakan
Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem
akuntansi adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan
pengukuran akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan menurut
pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara lain
seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat aturan –
aturan yang berbeda antara perpajakan dan komersial perusahaan. Contoh yang
paling jelas mengenai hal ini adalah depresiasi.
4.
Kemantapan profesi akuntan
Badan-badan yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata
berbeda-beda di setiap negara, dan hasil yang berupa aturan-aturan atau standar
dipengaruhi oleh bentuk, wewenang dan anggota dari badan-badan tersebut. Di
beberapa negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli
perpajakan atau hanya sebagai akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang
mengatur standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik atau
mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri, pemerintah
dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman dalam dunia praktis
sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan tersebut juga akan
menentukan kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai keluaran yang
dihasilkan.
5. Inflasi
Inflasi
mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap
nilai-nilai aset dan beban-beban terkait, sementara di sisi lain melakukan
peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negar dengan inflasi tinggi
seringkali menuntut perusahaan-perusahaan melakukan berbagai perubahan harga ke
dalam penghitungan keuangan mereka. Meksiko dan beberapa negara Amerika Selatan
menggunakan akuntansi tingkat umum karena pengalaman mereke dengan
hiperinflasi. Pada akhir tahun 1970-an, sehubungan dengan tingkat inflasi
yangtidak biasanya tinggi, AS dan Inggris melakukan eksperimen dengan pelaporan
pengaruh perubahan harga.
6. Teori
akuntansi
Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan
praktik-praktik akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini
para ahli teori akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan
mendapatkan penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika
akuntan diperbolehkan untuk menggunakan judgment untuk memilih dan menampilkan
angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan replacement cost
information. Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi terhadap praktik
akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework.
7. Accidents
of history Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik
dan ekonomi di negara yang bersangkutan.
Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan pengaruh yang
langsung terasa dalam penerapan metode tertentu. Krisis ekonomi di Amerika
Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan standar akuntansi yang mengharuskan
adanya pengungkapan (disclosure) data keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar
di pertengahan tahun 1997 menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi
yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta
perlakuan atas selisih kurs. Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang
diduduki dengan sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang
mendudukinya. Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan
dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut
menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di Negara
lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar
Negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya
kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia.